Bupati Rohul Serahkan Status 5 Desa pada Mendagri

Kamis, 11 Nopember 2010 21:45
PTUN Jakpus Menangkan Kampar,

Bupati Rohul Achmad tak ingin mengomentari keputusan PTUN Jakarta Pusat yang membatalkan SK Mendagri terkait 5 desa sengketa dengan Kampar. Ia menyerahkan masalah tersebut pada Mendagri.

Riauterkini-PASIRPANGARAIAN- Bupati Rokan Hulu Drs H Achmad M.Si, menilai penetapan lima desa di perbatasan Kabupaten Kampar-Rohul oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Pusat belum putusan final. Pemerintah Kabupaten Rohul serahkan proses hukum kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

PTUN Jakarta Pusat, Kamis (11/11/10), memenangkan tuntutan pengajuan dari lima Badan Permusyarawarhan Desa (BPD) dan kepala desa (Kades), yaitu Desa Rimba Jaya, Rimba Makmur, Tanah Datar, Intan Jaya, dan Muara Intan, versi pro Kampar.

”Biar saja Mendagri yang akan naik banding, sebab sejauh ini penetapan lima desa wewenang Mendagri, sesuai dengan surat dari pihak Kemendagri. Bila PTUN memutuskan begitu, biar saja Mendagri yang melakukan banding ke peradilan lebih tinggi lagi,” terang Bupati Achmad, via telepon, kepada sejumlah wartawan, Kamis (11/11/10) sore.

Adanya pembatalan pihak PTUN terhadap surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi nomor 135.6/824/SJ tertanggal 2 Maret 2010 tentang Pengesahan Status lima Desa, yang masuk dalam wilayah Kabupaten Rohul tersebut. Pihak Pemkab Rohul hingga kini masih tetap berpegang putusan Mendagri, yang sudah menentapkan lima desa masih di kawasan Rohul.

Ditegaskan Bupati Achmad, adanya putusan PTUN tersebut, bukan berarti lima desa mutlak masuk ke kabupaten Kampar. Sebab masih ada satu lagi peradilan lebih tinggi lagi dari PTUN. Sehingga proses hukum konflik lima desa belum tuntas.

”Walau ada putusan dari PTUN tersebut, sejauh ini aparat pemerintahan desa di lima desa tidak ada permasalahan dan masih tetap menjalankan administrasi kependudukannya di bawah Pemkab Rohul,” terang Achmad.

Bupati menghimbau, walau ada penetapan PTUN, lima desa masuk wilayah Kabupaten Kampar, aparat pemerintahan desa, dan masyarakat tidak perlu cemas, sebab proses hukum masih terus berlanjut yang dilakukan Mendagri.

”Kita harapkan aparat pemerintah desa tetap bekerja dan melayani masyarakat. Jangan terganggu dengan putusan PTUN tersebut, karena masih ada proses hukum lebih tinggi lagi yang akan ditentunya oleh Mendagri. Sebab mereka yang sudah menetapkan secara hukum kelima desa masuk wilayah Rohul,” himbaunya.

Sementara Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rohul Hasanuddin Nasution, yang coba dikonfirmasi riauterkini via telepon, tidak bisa memberikan keterangannya, sebab ponselnya tidak aktif.***(zal)

Sumber: http://www.riauterkini.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s