Devisit Anggaran Rohul Akibat Penerimaan DBH Belum Jelas

Jum’at, 24 Desember 2010 16:04

Sampai saat ini belum ada kepastian berapa besar jatah DBH Migas untuk Kabupaten Rohul. Kondisi tersebut memicu terjadinya devisit anggaran Rp 74 miliar.

Riauterkini-PASIRPANGARAIAN- Kepala Dinas Pengelolan Pendapatan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Rokan Hulu, M Yakub, mengatakan devisit anggaran Pemkab Rohul tahun 2010 sebesar Rp74 miliar, akibat belum diberikan Dana Bagi Hasil dari sejumlah perusahaan Minyak dan Gas (DBH Migas) dan DBH dari Pajak Kendaraan Bermotor dari Pemerintah Provinsi (Pemrov) Riau.

“Awalnya kita prediksi penerimaan DBH Migas sesuai akumulasi dari sejumlah perusahaan Migas sebesar Rp90 miliar dan DBH dari Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp11 miliar dari Pemrov Riau terealisasi tahun ini, namun sampai sekarang belum disalurkan,” jelas M Yakub, kepada riauterkini usai pertemuan dengan kontraktor, Kamis (23/12/10) kemarin.

Jelas Yakub, sistem DBH Migas dari sejumlah perusahaan Migas, seperti perusahaan Migas di Blok Langgak Tandun, Bonaidarussalam, Pendalian IV Koto, dan lainnya, secara akumulasi bisa didapatkan, namun baru bisa dibayarkan perusahaan Februari 2011 mendatang.

“Kita optimis dengan kenaikan harga minyak dunia, mempengaruhi penerimaan DBH Migas tahun 2010 ini dan tahun depan sebagaimana mestinya,” optimis Yakub.

Dikatakan dia, proyek yang sudah selesai dikerjakan rekanan, tetap akan bayarkan, begitu pun uang yang tertahan dari termen terakhir.

“Kesepakatan dengan rekanan, terakhir pembayaran pada Februari 2011 mendatang. Itu wajib kami bayarkan, sebab itu hutang Pemkab Rohul, bukan hutang Pak Bupati,” tegasnya.

Lanjutnya, dari kesepakatan bersama tersebut, pihaknya minta kepada rekanan untuk menyelesaikan seluruh proyek sesuai perjanjian bestek dan tidak melebihi batas akhir pengerjaan, sebab akan diminta laporan akhir untuk setiap proyek yang sudah selesai dikerjakan.

“Produksi Migas di Rohul selama masih masuk akal, sehingga target penerimaan DBH bisa dicapai, namun untuk DBH Pajak Kendaraan Bermotor dari Pemrov Riau masih belum ada kejelasan, mungkin mereka lupa hak untuk Pemda Rohul. Jika itu dibayarkan tidak masalah, itu kan hak kita, untuk itu kita tetap berkoordinasi dengan mereka,” terangnya.

Untuk itu ia berharap, agar semua proyek diselesaikan pihak rekanan secepatnya hingga akhir Desember 2010 ini. Sebab jika tidak dikerjakan rekanan, tentu akan merugikan rekanan sendiri.***(zal)

Sumber: http://riauterkini.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s