Ketentuan Faktur Pajak 2010

Seiring dengan terbitnya UU PPN yang baru nomor 42 tahun 2009 diikuti dengan terbitnya peraturan menteri keuangan nomor 38/PMK.03/2010 dan peraturan direktur jenderal pajak nomorPER-13/PJ./2010 yang mengatur tata cara pembuatan, pembetulan, penggatian dan pembatalan faktur pajak yang mulai berlaku sejak 01 April 2010.

Ada perubahan mendasar pada ketentuan ini dimana tidak dikenal lagi istilah faktur pajak standar dan faktur pajak sederhana yang ada hanya faktur pajak, format faktur pajak dapat disesuaikan sesuai kebutuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Namun demikian contoh format faktur pajak dalam ketentuan ini tidak berbeda dengan contoh faktur pajak standar pada ketentuan lama yakni PER-159/PJ/2006, satu hal lagi perubahannya pengisian identitas pembeli/pengguna jasa seperti nama, NPWP, dan alamat yang tidak lengkap bukan lagi merupakan kriteria faktur pajak cacat namun dengan kata lain sama konsekuensi dengan seperti faktur pajak sederhana pada ketentuan lama.

Hal lain yang dapat meringankan administrasi PKP dimana pada ketentuan lama biasanya dalam satu transaksi dibuat invoice dan faktur pajak sementara itu pada ketentuan ini PKP boleh hanya menerbitkan invoice namun tentunya penomoran dan data-data yang ada di faktur pajak ada di invoice (sesuai Pasal 13 ayat 5 UU PPN).

Untuk itu penomoran invoice yang sekaligus faktur pajak bagi Pedagang Eceran diberikan dispensasi dapat melanjutkan menggunakan nomor invoice lama sampai tanggal 31 Desember 2010.

Masih mengenai penomoran pada faktur pajak mulai 01 April 2010 untuk kode transaksi 05 ditiadakan yakni bagi faktur pajak yang pajak masukannya di deemed yakni yang pajak masukannya menggunakan norma.

Untuk penomoran faktur pajak mulai 01 April 2010 hanya dikenal satu tidak ada lagi penomoran yang dipisahkan seperti ketentuan lama (penomoran faktur pajak standar dan penomoran faktur pajak sederhana) dan untuk pelaporan faktur pajak yang identitas pembelinya tidak lengkap (seperti faktur pajak sederhana pada ketentuan lama) di SPT Masa PPN dimasukan ke penyerahan yang menggunakan faktur pajak sederhana.

Saat pembuatan faktur pajak adalah :

  1. Saat penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak
  2. Saat pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan/atau JKP
  3. Saat penerimaan pembayaran termin
  4. Saat pengajuan tagihan ke Bendaharawan pemerintah.

pengecualian untuk faktur pajak gabungan dibuat paling lambat pada akhir bulan penyerahan BKP dan/atau JKP.

Faktur Pajak yang dibuat setelah melewati tiga bulan sejak saat seharusnya faktur pajak dibuat dianggap tidak menerbitkan faktur pajak.

Dengan demikian faktur pajak yang dibuat setelah saat seharusnya faktur pajak dibuat maka dianggap terlambat namun tetap dapat dikreditkan oleh pembeli atau penerima jasa sedangkan jika dibuat setelah melewati tiga bulan maka atas faktur pajak tersebut tidak dapat dikreditkan oleh pembeli atau penerima jasa dan keduanya bagi penerbit faktur pajak dikenakan sanksi Pasal 14 ayat 4 UU KUP.

Dokumen yang diperlakukan sebagai faktur pajak, antara lain :

  1. Rekening Telepon, listrik, dan air
  2. Tiket pesawat
  3. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)
  4. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
  5. Pemberitahuan Ekspor JKP atau Barang Tidak Berwujud
  6. SSP dalam hal PPN JKP LN(Impor JKP atau Barang Tidak Berwujud) dan PPN FTZ
  1. PMK nomor 65/PMK.03/2010
  2. PMK nomor PMK-70/PMK.03/2010

Sumber: http://faisalsmn.wordpress.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s