Indonesia Kian Menarik Bagi Investor

Sedikitnya 20 perusahaan bonafid asal Spanyol turut serta dalam business forum yang digagas oleh Business Support Desk (BSD) Kadin Indonesia dan Kedutaan Besar Spanyol pada Rabu (02/03/2011) diJakarta.

Delegasi bisnis Spanyol menyatakan ketertarikan untuk meningkatkan kerjasama bisnis dan berinvestasi di Indonesia. Sebut saja Sercobe, sebuah asosiasi produsen Engineering Goods yang ingin menjajaki kerjasama dalam bidang infrastructure, power, water dan environment. Ada pula Indra, perusahaan berbasis transportasi dan lalu lintas, energi dan industri, keuangan dan asuransi.

 

Ketua Umum Kadin Indonesia, Suryo Bambang Sulisto menyambut baik tawaran kerjasama dari komunitas bisnis Spanyol. “Kadin sebagai perwakilan dunia usaha Indonesia siap mendukung kerjasama dengan Spanyol. Kami percaya dunia usaha kita akan berkembang dengan saling menguntungkan,” kata Suryo dalam sambutannya.

Sumber: kadin-indonesia

PPRN Tuding Indra Ramos Minta Uang Rp 100 Juta

Jum’at, 21 Januari 2011 17:12

Merasa dikait-kaitkan dengan kasus ‘Lukisan Bali‘ yang hanya senilai Rp 250 ribu, Ketua PPRN mencak-mencak. Ia justru mengaku dimintai uang Rp 100 juta oleh Indra Ramos.

Riauterkini-PEKANBARU-Ketua PPRN Rokan Hulu, Ali Imran Tanjung mencak-mencak. Pasalnya, namanya dibawa-bawa dalam laporan mantan anggota KPU Rohul, Indra Ramos ke Bawaslu. Katanya, ada permintaan dari ketua KPU Riau, R Sofyan Samad saat ia menghadiri Munas PPRN di Bali Maret 2010 lalu berupa lukisan Bali.

Kepada Riauterkini Jum’at (21/1/11) ia membantah pernyataan Indra Ramos yang mengatakan bahwa dirinya dimintai ‘setoran’ oleh Ketua KPU Riau berupa lukisan bali. Ia mengakui bahwa anggota KPU Riau, Asmuni Hasymi menelephone dirinya dan menitipkan sebuah lukisan Bali. Namun itu benar-benar titipan. Pasalnya, Asmuni Hasymi mengganti uang pembelian lukisan Bali senilai Rp 250 ribu.

“Saya memang dititipi sebuah lukisan Bali oleh anggota KPU Riau, Asmuni Hasymi. Namun itu memang benar-benar titipan antara kawan dan bukan antara anggota KPU dengan partai. Setelah saya sampai di Pekanbaru, Asmuni mengganti uang pembelian lukisan bali tersebut. Dan ini bukanlah berupa sogokan atau uang suap,” terang kubu pemenang dari konflik dualisme kepemimpinan di PPRN Rohul.

Justru, tambahnya, ia mengaku sering ‘diperas’ oleh Indra Ramos semasa masih aktif sebagai anggota KPU Rohul. Misalnya ia dimintai uang yang katanya akan digunakan untuk anggota KPU ke luar kota sebelum berangkat ke Munas PPRN di Bali. Karena tidak ada uang waktu itu, ia tidak memberikannya.

Namun, sepulang dari Munas PPRN di Bali, Ali Imran Tanjung menyatakan bahwa ia kembali dimintai dana oleh Indra Ramos dengan alasan akan digunakan KPU untuk ke luar kota. Kali ini, ia memberikan dana sebanyak lebih dari Rp 4 juta. Namun ketika dikonfirmasi ke anggota KPU Rohul yang lainnya, tidak ada rencana apa-apa ke luar kota, dan anggota KPU Rohul lainnya merasa tidak mengetahui masalah ‘setoran’ dana tersebut.

Bukan hanya itu, Indra Ramos juga pernah meminta uang kepada PPRN agar dimenangkan dalam konflik dualisme kepemimpinan PPRN Rohul. Nilainya sebanyak 100 juta. Namun karena saya mengetahui hasil Verifikasi Depkum dan HAM memenangkan kubu kami, saya tidak memberikan dana tersebut,” terangnya.

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, kasus korupsi dan penyuapan seperti itu akan dijerat dengan pasal 5 ayat (1) huruf a UU 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 jo pasal 64 ayat (1) KUHP atau pasal 13 UU 31 Tahun 1999. Dakwaan kedua menjerat dengan pasal 11 UU No 31 Tahun 1999. Berdasar pasal-pasal itu, ancaman hukumannya maksimal lima tahun penjara. ***(H-we)

Sumber: http://riauterkini.com

Terima Pengaduan Indra Ramos, Bawaslu Rekomendasikan DK untuk Sidangkan Ketua KPU Riau

Kamis, 20 Januari 2011 16:42

Bawaslu menerima pengadua mantan anggota KPU Rohul Indra Ramos yang diberhentikan sepihak KPU Riau. Lembaga tersebut merekomendasikan pembentukan Dewan Kehormatan untuk sidang Ketua KPU Riau.

Riauterkini-JAKARTA-Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merekomendasikan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat segera menggelar Sidang Dewan Kehormatan (DK) terhadap pelanggaran yang dilakukan Ketua KPU Provinsi Riau Radja Syofyan Samad. Untuk mendukung rekomendasi tersebut, Bawaslu akan melakukan investigasi ke Riau pekan depan.

“Bawaslu merekomendasikan KPU segera bentuk Dewan Kehormatan untuk menyidangkan KPU Provinsi Riau terkait beberapa pelanggaran yang dilakukannya. Kita sudah mengetahui sejak lama, kita hanya tunggu pengaduan saja,” kata Ketua Bawaslu Bambang Eka Cahya Widodo didampingi Kasubag Hukum Yusti Erlin saat menerima mantan Anggota KPU Rokan Rulu (Rohul) Indra Ramos di Jakarta, Kamis (20/1/2011).

Bambang mengatakan, pekan depan Bawaslu akan ke Riau untuk melakukan investigasi dan klarifikasi terhadap berbagai tuduhan pelanggaran yang di alamatkan kepada Ketua KPU Provinsi Riau Radja Syofyan Samad. “Bawaslu akan turun ke Riau untuk investigasi, dan akan kita panggil KPU Provinsi Riau untuk mengklarifikasi berbagai pelanggaran yang telah dilakukan. Rekomendasi Bawaslu bentuk Dewan Kehormatan,” katanya.

Kedatangan Anggota KPU Indra Ramos ke Jakarta untuk menyerahkan bukti registrasi gugatannya ke PTUN Pekanbaru terkait PAW sepihak terhadap dirinya yang dilakukan Ketua KPU Provinsi Riau Radja Syofyan Samad dan berkas-berkas lainnya. Antara lain bukti pemerasan yang dilakukan oleh Anggota KPU Provinsi Riau yang juga Anggota Badan Kehormatan Asmuni, dan Ketua KPU Provinsi sendiri terkait kepengurusan ganda Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) di Rohul.

KPU Provinsi Riau memenangkan kepengurusangan PPRN Rohul dibawah kepengurusan Amelia Yani yang mendukung pasangan Joni Irwan-Daswanto, sedangkan kepengurusan PPRN pimpinan DL Sitorus yang mendukung pasangan Ahmad-Hafith Syukri dianggap illegal.

“Untuk surat dukungan itu, Pak Asmuni minta uang dan lukisan Bali untuk Pak Syofyan. Uangnya diberikan tiga kali, yang nyerahkan Imran. Saya punya bukti rekamannya, malahan saya diminta Pak Syofyan jangan mempermasalahkan pemberian lukisan Bali,” kata Indra.

Indra mengaku punya kartu truf lainnya untuk membawa Ketua Provinsi Riau Radja Syofyan Samad ke Dewan Kehormatan (DK) diantaranya kasus pemerasan terhadap mantan caleg PPP Riau Juni Ardianto Rahman sebesar Rp 250 juta pada Pemilu Legislatif 2009 lalu. “Ketua KPU Provinsi Riau memang tidak mengakui, tetapi sopirnya yang bernama Suroso yang menerima pemberian uang dari Juni Ardianto yang memberikan langsung uangnya ke Pak Syofyan,” katanya.

Sementara itu saat di KPU, Indra Ramos diterima Anggota KPU Syamsul Bahri dan Kabag Hukum KPU mengatakan, KPU akan segera memproses pengaduan mantan Anggota KPU Rohul itu yang diberhentikan semena-semena oleh Ketua KPU Provinsi Riau. “Sambil nunggu rekomendasi dari Bawaslu mengenai pembentukan Dewan Kehormatan. Info pelanggaran yang dilakukan Ketua KPU Provinsi Riau ini akan lakukan investigasi dan verifikasi,” kata Syamsul.

Syamsul menegaskan, Ketua KPU Provinsi Riau Radja Syofyan Samad terbukti melakukan pelanggaran UU No.22 Tahun 2007, Peraturan KPU No.31 dan 38 Tahun 2008 yang seharusnya menjadi acuan untuk memberhentikan Indra Ramos dari keanggotaan KPU Rohul seperti verifikasi, identitas pelapor juga harus jelas, melakukan pemberhentian sementara sebelum dilakukan pleno dan Sidang Dewan Kehormatan. “Kita tunggu saja asal investigasi dan verifikasi KPU,” katanya.

Pemecatan terhadap Anggota KPU Rohul Indra Ramos berawal dari pertemuan di Hotel Labersa Pekanbaru pada 30 November 2010 lalu. Pertemuan itu, diprakarsai Ketua DPD Partai Demokrat (PD) Riau Mambang Mit yang baru dilantik. Pertemuan itu, selain dihadiri Mambang Mit juga dihadiri mantan Plt DPC PD Rohul Koko Iskandar, Ketua KPU Provinsi Riau Radja Syofyan Samad, Ketua KPU Rohul Jonnaidi Dasa, Anggota KPU Rohul Indra Ramos dan anggota KPU Rohul lainnya.

Dalam pertemuan itu, Mambang Mit mengungkapkan, Demokrat telah mengubah dukungan dalam Pemilukada Rohul dari mendukung Sukiman mengalihkan dukungan ke pasangan incumbent Ahmad-Hafith Syukri. Sukiman sendiri telah dicopot dari jabatannya sebagai Ketua DPC Rohul digantikan oleh Koko Iskandar, karena melanggar instruksi DPP PD dan DPD PD Riau agar tidak mencalonkan diri.

Radja Syofyan Samad meminta KPU Rohul agar mencoret Sukiman dan mengakui dukungan Demokrat ke pasangan Ahmad-Hafith Syukri. Namun, hal itu ditolak oleh Anggota KPU Rohul yang hadir, terutama Indra Ramos. Buntut dari pertemuan itulah kemudian pada 2 Desember 2010 lalu, Indra Ramos dipecat oleh KPU Provinsi Riau dengan alasan melakukan pelanggaran kode etik. Sedangkan KPU Rohul sendiri akhirnya mengakui dukungan Demokrat yang sah kepada Sukiman, sedangkan dukungan Demokrat ke pasangan Ahmad-Hafith Syukri dicoret. *** (ira)

Sumber: http://riauterkini.com