KPU Rohul Tetapkan 32 Lokasi Untuk Kampanye Terbuka

Kamis, 20 Januari 2011 18:06

Akhir Januari akan dimulai tahapan kampanye terbuka Pemilukada Rohul. Untuk menghindari pertemuan massa pendukung masing-masing pasangan, KPU membagi menjadi 32 lokasi kampanye.

Riauterkini-PASIRPANGARAIAN- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rokan Hulu tetapkan ada 32 lokasi untuk kampanye terbuka pasangan calon di 16 kecamatan se-Rohul.

“Setiap kecamatan hanya dua lapangan yang boleh dipakai untuk pelaksanaan kampanye terbuka, yaitu lapangan inti dan satu lainnya lapangan cadangan,” jelas Ketua KPU Rohul, Jonnaidi Dasa, kepada riauterkini, Kamis (20/1/11) .

Pihak KPU sendiri sudah lakukan rapat koordinasi (Rakor) dengan semua tim sukses enam pasangan calon, Rabu (19/1/11) kemarin. Dari Rakor tersebut, pihak KPU sudah menginformasikan kepada tim seluruh sukses, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat pelaksanaan kampanye.

“Ada sedikit perubahan, atas permintaan tim sukses pasangan calon, ada beberapa tukar tempat. Untuk itu perlu dilakukan koordinasi kedua belah pihak tim sukses, dan KPU, paling lambat tiga hari sebelum pelaksanaan hari kampanye,” terang Jonnaidi.

Setiap kecamatan memiliki dua tempat kampanye. Dan setiap pasangan calon, hanya memiliki 2-3 lokasi kampanye per hari, dengan kumulatif kampanye 34-35 kali kampanye dalam 14 hari (dua pekan.red).

“Jadi terserah mereka, kami sudah tentukan matriknya dan sudah kami anggap adil. Jadi tergantung kapan mereka akan turun, dan kapan tidak turun kampanye,” ujarnya.

Sebelum kampanye, tim sukses masing-masing pasangan calon perlu melakukan koordinasi dengan KPU Rohul dan pihak kepolisian, sehingga jadwal kampanye defenitif bisa dikeluarkan sebelum hari pelaksanaan kampanye.

Kampanye terbuka pasangan calon dilakukan mulai, Ahad 30 Januari 2011, dan berakhir Sabtu 12 Februari 2011, mulai pukul 08.00 Wib dan berakhir pukul 16.00 Wib setiap harinya selama dua pekan.

“Saat kampanye ada pihak keamanan yang menjaganya. Jika sudah melewati jam yang sudah ditetapkan KPU, petugas berhak membubarkannya. Sebab sudah ada kesepakatan awal antara KPU dan semua tim sukses pasangan calon masing-masing,” Kata Jonnaidi.***(zal)

Sumber: http://riauterkini.com

Terima Pengaduan Indra Ramos, Bawaslu Rekomendasikan DK untuk Sidangkan Ketua KPU Riau

Kamis, 20 Januari 2011 16:42

Bawaslu menerima pengadua mantan anggota KPU Rohul Indra Ramos yang diberhentikan sepihak KPU Riau. Lembaga tersebut merekomendasikan pembentukan Dewan Kehormatan untuk sidang Ketua KPU Riau.

Riauterkini-JAKARTA-Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merekomendasikan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat segera menggelar Sidang Dewan Kehormatan (DK) terhadap pelanggaran yang dilakukan Ketua KPU Provinsi Riau Radja Syofyan Samad. Untuk mendukung rekomendasi tersebut, Bawaslu akan melakukan investigasi ke Riau pekan depan.

“Bawaslu merekomendasikan KPU segera bentuk Dewan Kehormatan untuk menyidangkan KPU Provinsi Riau terkait beberapa pelanggaran yang dilakukannya. Kita sudah mengetahui sejak lama, kita hanya tunggu pengaduan saja,” kata Ketua Bawaslu Bambang Eka Cahya Widodo didampingi Kasubag Hukum Yusti Erlin saat menerima mantan Anggota KPU Rokan Rulu (Rohul) Indra Ramos di Jakarta, Kamis (20/1/2011).

Bambang mengatakan, pekan depan Bawaslu akan ke Riau untuk melakukan investigasi dan klarifikasi terhadap berbagai tuduhan pelanggaran yang di alamatkan kepada Ketua KPU Provinsi Riau Radja Syofyan Samad. “Bawaslu akan turun ke Riau untuk investigasi, dan akan kita panggil KPU Provinsi Riau untuk mengklarifikasi berbagai pelanggaran yang telah dilakukan. Rekomendasi Bawaslu bentuk Dewan Kehormatan,” katanya.

Kedatangan Anggota KPU Indra Ramos ke Jakarta untuk menyerahkan bukti registrasi gugatannya ke PTUN Pekanbaru terkait PAW sepihak terhadap dirinya yang dilakukan Ketua KPU Provinsi Riau Radja Syofyan Samad dan berkas-berkas lainnya. Antara lain bukti pemerasan yang dilakukan oleh Anggota KPU Provinsi Riau yang juga Anggota Badan Kehormatan Asmuni, dan Ketua KPU Provinsi sendiri terkait kepengurusan ganda Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) di Rohul.

KPU Provinsi Riau memenangkan kepengurusangan PPRN Rohul dibawah kepengurusan Amelia Yani yang mendukung pasangan Joni Irwan-Daswanto, sedangkan kepengurusan PPRN pimpinan DL Sitorus yang mendukung pasangan Ahmad-Hafith Syukri dianggap illegal.

“Untuk surat dukungan itu, Pak Asmuni minta uang dan lukisan Bali untuk Pak Syofyan. Uangnya diberikan tiga kali, yang nyerahkan Imran. Saya punya bukti rekamannya, malahan saya diminta Pak Syofyan jangan mempermasalahkan pemberian lukisan Bali,” kata Indra.

Indra mengaku punya kartu truf lainnya untuk membawa Ketua Provinsi Riau Radja Syofyan Samad ke Dewan Kehormatan (DK) diantaranya kasus pemerasan terhadap mantan caleg PPP Riau Juni Ardianto Rahman sebesar Rp 250 juta pada Pemilu Legislatif 2009 lalu. “Ketua KPU Provinsi Riau memang tidak mengakui, tetapi sopirnya yang bernama Suroso yang menerima pemberian uang dari Juni Ardianto yang memberikan langsung uangnya ke Pak Syofyan,” katanya.

Sementara itu saat di KPU, Indra Ramos diterima Anggota KPU Syamsul Bahri dan Kabag Hukum KPU mengatakan, KPU akan segera memproses pengaduan mantan Anggota KPU Rohul itu yang diberhentikan semena-semena oleh Ketua KPU Provinsi Riau. “Sambil nunggu rekomendasi dari Bawaslu mengenai pembentukan Dewan Kehormatan. Info pelanggaran yang dilakukan Ketua KPU Provinsi Riau ini akan lakukan investigasi dan verifikasi,” kata Syamsul.

Syamsul menegaskan, Ketua KPU Provinsi Riau Radja Syofyan Samad terbukti melakukan pelanggaran UU No.22 Tahun 2007, Peraturan KPU No.31 dan 38 Tahun 2008 yang seharusnya menjadi acuan untuk memberhentikan Indra Ramos dari keanggotaan KPU Rohul seperti verifikasi, identitas pelapor juga harus jelas, melakukan pemberhentian sementara sebelum dilakukan pleno dan Sidang Dewan Kehormatan. “Kita tunggu saja asal investigasi dan verifikasi KPU,” katanya.

Pemecatan terhadap Anggota KPU Rohul Indra Ramos berawal dari pertemuan di Hotel Labersa Pekanbaru pada 30 November 2010 lalu. Pertemuan itu, diprakarsai Ketua DPD Partai Demokrat (PD) Riau Mambang Mit yang baru dilantik. Pertemuan itu, selain dihadiri Mambang Mit juga dihadiri mantan Plt DPC PD Rohul Koko Iskandar, Ketua KPU Provinsi Riau Radja Syofyan Samad, Ketua KPU Rohul Jonnaidi Dasa, Anggota KPU Rohul Indra Ramos dan anggota KPU Rohul lainnya.

Dalam pertemuan itu, Mambang Mit mengungkapkan, Demokrat telah mengubah dukungan dalam Pemilukada Rohul dari mendukung Sukiman mengalihkan dukungan ke pasangan incumbent Ahmad-Hafith Syukri. Sukiman sendiri telah dicopot dari jabatannya sebagai Ketua DPC Rohul digantikan oleh Koko Iskandar, karena melanggar instruksi DPP PD dan DPD PD Riau agar tidak mencalonkan diri.

Radja Syofyan Samad meminta KPU Rohul agar mencoret Sukiman dan mengakui dukungan Demokrat ke pasangan Ahmad-Hafith Syukri. Namun, hal itu ditolak oleh Anggota KPU Rohul yang hadir, terutama Indra Ramos. Buntut dari pertemuan itulah kemudian pada 2 Desember 2010 lalu, Indra Ramos dipecat oleh KPU Provinsi Riau dengan alasan melakukan pelanggaran kode etik. Sedangkan KPU Rohul sendiri akhirnya mengakui dukungan Demokrat yang sah kepada Sukiman, sedangkan dukungan Demokrat ke pasangan Ahmad-Hafith Syukri dicoret. *** (ira)

Sumber: http://riauterkini.com

Diskes dan Polres Rohul Kerjasama Selidiki Penyebab Keracunan Massal

Kamis, 20 Januari 2011 16:27

Kasus keracunan massal terus diselidiki. Untuk mengungkap penyebabnya, Dinas Kesehatan dan Polres Rohul terus bekerjasama.

Riauterkini-PASIRPANGARAIAN– Pasca keracunan massal 131 warga Dusun Sempurna Alam, Desa Serombo Indah, Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, setelah menyantap nasi bungkus saat acara sosialisasi seorang pasangan calon bupati Rohul, polisi lakukan lakukan koordinasi dengan pihak Dinas Kesehatan (Diskes) Rohul untuk ungkap kasus keracunan tersebut.

“Kita tetap lakukan kerjasama dengan Diskes Rohul, sehingga kasus keracunan kali ini bisa terungkap. Semua sample yang perlu diuji sudah kami kirimkan ke Laboratorium Daerah (Labda) dan BPOM Pekanbaru,” jelas Kapolres Rohul, AKBP drs Adang Suherman, melalui Kasat Reskrim Polres Rohul, AKP Antoni Lumban Gaol SH, kepada riauterkini di Pasirpangaraian, Kamis (20/1/11).

Dikatakan Kasat Reskrim, koordinasi dilakukan untuk mencegah tidak terulang pengungkapan kasus yang gagal seperti kasus keracunan sate di Pasar Muara Rumbai, Kecamatan Rambah Hilir pada Sabtu 18 September 2010 lalu.

“Pengungkapan kasus keracunan sate gagal disebabkan, jarak dan waktu pengambilan sample serta penyerahan ke Balai Pemeriksaan Obat dan Makanan (BPOM) Pekanbaru terlambat, dan sudah melebihi waktu maksimal, sehingga kasus itu tidak terungkap,” ungkap Antoni.

Namun untuk kasus keracunan massal ini, pihaknya optimis bisa mengungkapya, sebab sample sudah dikirimkan ke Labda dan BPOM Pekanbaru tepat waktu, tidak melebihi waktu minimal 24 jam.

Kata dia, polisi belum melihat ada unsur kesengajaan dalam kasus ini, namun akan titik terang setelah hasil pemeriksaan laboratorium dikirimakan. Sejauh ini, polisi sudah banyak memintai keterangan saksi, baik pengusaha katering, pihak pelaksana. Namun secara spesipik, bukan seorang atau kelompok yang diperiksa, tapi semua orang yang mengetahui, ikut merasakan (korban.red), dan orang yang menyediakan makanan, juga akan dimintai keterangannya.

“Sudah banyak saksi yang kita minta keterangannya, namun saya tidak mengetahui berapa jumlah saksi yang sudah diperiksa. Kedepannya, akan lebih banyak lagi saksi yang dimintai keterangannya,” ujarnya.

Menurutnya, kasus keracunan massal seperti ini, penanganannya tidak bisa semena-mena dan sembarangan, penanganan kasus ini beda dengan kasus lainnya, sebab berkaitan dengan makanan, sehingga ada tolok ukur dalam penanganannya.

Lanjutnya, polisi juga akan berkoordinasi dengan pihak rumah sakit jika hasil laboratorium sudah keluar. Setelah ada uraian, polisi akan lakukan koordinasi dengan ahli gizi, pihak kesehataan masyarakat, serta pakar pangan, tentang kelayakan makanan yang bisa dikonsumsi manusia. Sehingga bisa diketahui, apakah penyedia makanan memang mengetahui atau tidak, sehingga perlu dilakukan pendalaman kasus.

“Untuk pemeriksaan terhadap penyedia makanan sifatnya normatif. Alasan ia kepada kita hanya sebagai pengusaha Katering,” kata Antoni, seperti dituturkan Solihin, penyedia makanan, kepada pihak polisi. ***(zal)

Sumber: http://riauterkini.com

Napi LP Pasirpangaraian Sukses Eksperimen Listrik Tenaga Air

Kamis, 6 Januari 2011 17:38

Sebuah inovasi penting dihasilkan warga binaan LP Kelas II Pasirpangaraian. Mereka sukses melakukan percobaan membuat pembangkit listrik tenaga air.

Riauterkini-PASIRPANGARAIAN- Selain budidayakan tanaman holtikultuta (tanaman hias, buah-buahan, dan sayuran), kerajinan serbuk gergaji, nasi basi, dan memproduksi pot bunga, Lembaga Pemasyarakat (LP) Klas II Pasirpangaraian, Rokan Hulu, juga berhasil lakukan eksperimen (uji coba) listrik tenaga air dan menghasilkan daya sebesar 1.300 Watt.

Dikatakan Kepala Lapas Pasirpangaraian, Tommy Kahar B.IP.SH.MH, didampingi Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP), Irman Jaya, eksperimen listrik tenaga air, sudah dilakukan sejak dua bulan lalu, dengan menggunakan dana swadaya.

“Biaya untuk eksperimen ini semua dana swadaya dari Lapas, sedangkan pelaksananya penghuni Lapas ini yang memang mempunyai keahlian mesin,” ungkap Tommy Kahar, kepada riauterkini, Kamis (6/1/11).

Pelaksana eksperimen, Asri, penghuni Lapas. Untuk eksperimen listrik tenaga air ini menghabiskan dana sekitar Rp3 juta. Peralatan yang digunakan juga sederhana, dan tidak mudah didapatkan dipasaran.

“Ide lahir sudah lama, ketika berada di Singapura selama setahun, disitulah ide saya lahir,” jelasnya.

Kata Asri, dia pernah di sebuah perusahaan bergerak di bidang mesin. Atas prestasinya, dia disekolahkan selama setahun di sekolah tekhnik Singapura. Dari situlah ia mengerti mesin, begitu pun basic tamatannya dari Sekolah Teknologi Menengah (STM) di Riau, jurusan mesin.

Lanjut dia, listrik tenaga air tidak menggunakan bahan bakar minyak (BBM), ini merupakan alternatif tenaga listrik mudah dan murah, sehingga bisa meminimalkan pengeluaran rumah tangga dan instansi. Dengan modal seember air (35 liter), mesin pompa air, aki (baterai) kapasitas 24 volt, kincir air ukuran kecil, dinamo berkapasitas 24 volt, bisa menghasilkan daya listrik sebesar 1.300 watt.

“Awalnya kita menggunakan air 75 liter, setelah dilakukan modifikasi hanya menggunakan air 35 liter,” jelasnya.

Dari daya 1.300 watt yang dihasilkan. Sebesar 1.195 watt mampu menyalakan lampu berdaya 40 watt, sebanyak 40 buah. Dan sisanya daya 105 watt, adalah untuk mengecas aki agar tetap mesin pompa air terus beroperasi.

***Cara Kerja Listrik Tenaga Air***

** Dijelaskan lebih jauh oleh Asri, bahwa Aki berkapasitas 24 volt berfungsi untuk menyalakan mesin pompa air. Selanjutnya air di dalam ember disedot mesin pompa air, dan dikeluarkan untuk menembak kincir air kecil yang berfungsi untuk memutarkan dinamo.

Dinamo yang berputar menghasilkan arus searah atau DC (Direct Current), selanjutnya arus masuk ke aki berdaya 24 Volt dan berubah menjadi arus bolak-balik atau AC (Alternating Current).

Selanjutnya arus dari Aki inilah yang mampu menyalakan 40 buah lampu bedaya 40 watt, atau menghasilkan daya sekitar 1.195 watt.

Menurut Kalapas Pasirpangaraian, Tommy Kahar, eksperimen sudah berhasil dilakukan, namun perlu penyempurnaan 100 persen. Jika memang berhasil, akan dikembangkan lebih jauh lagi, sehingga siap digunakan selama 24 jam.

“Jika ini sudah selesai, kita akan ceperkenalkan ke instansi mau pun masyarakat Rohul. Jika ada yang berminat, kita akan produksi untuk memenuhi kebutuhan listrik kantor mau pun rumah tangga,” jelas Kalapas, Tommy.***(zal)

Sumber: http://riauterkini.com

Bupati Rohul Diterpa Isu Disharmonis dengan Setdakab

Kamis, 6 Januari 2011 17:27

Jelang Pemilukada suhu politik di Rohul terus meningkat. Beragam isu pun berseliweran. Salah satunya, isu retaknya keharmonisan hubungan Bupati Achmad dengan Setdakab Mewahidin.

Riauterkini-PASIRPANGARAIAN- Terkait isu yang berkembang di masyarakat dan pegawai Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu sepekan terakhir, Bupati Rohul, Drs H Achmad M.Si, Kamis (6/1/10), membantah jika Sekertaris Daerah (Sekda) Rohul, Drs H Mewahiddin, mengundurkan diri dari jabatannya.

Dari isu yang berkembang di kalangan masyarakat dan PNS Pemkab Rohul, Sekda Rohul mengundurkan diri dari jabatannya, dikarenakan tidak sepaham (sinkron) dengan segala kebijakan Bupati Rohul, dan dukungan Sekda ke bakal calon (Balon) pasangan Joni Irwan-Daswanto (Jiwa).

“Isu itu tidak benar, sebab Pak Mewahiddin tidak ada mengajukan surat pengunduran dirinya. Begitu pun tidak ada niat saya untuk memberhentikan beliau dari jabatannya,” tegas Bupati Achmad, ketika membuka turnamen olehraga gasing, di Dusun Pasir Pandak Danau Bingkuang Titian Sojuk, Desa Kepenuhan Timur, Kecamatan Kepenuhan, Kamis (6/1/11).

Berita yang simpang siur di tengah masyarakat, dikatakan bupati tidak benar. Menurutnya, berita itu pengalihan isu dan menjatuhkan popularitasnya sebagai calon bupati pada Pemilukada Rohul 2011.

Jelas Bupati Achmad, jabatan Sekda adalah jabatan strategis, untuk proses pengangkatan dan pemberhentian Sekda harus melalui proses panjang, tidak seperti pengangkatan dan pemberhentian Satuan Kerja (Satker), atau pun kepala desa (Kades).

“Untuk mengisi jabatan Sekda, pejabat tersebut harus melalui testing, berbagai tahapan, persyaratan khusus, serta kemampuan lainnya. Saya selaku bupati tidak berwewenang memberhentikan beliau. Sebab itu wewenang langsung seorang Gubernur,” terangnya.

Bupati berharap, agar masyarakat Pasir Pandak Danau Bingkuang Titian Sojuk, Desa Kepenuhan Timur, dan seluruh masyarakat Kecamatan Kepenuhan, yang merupakan kampung tempat kelahiran Mewahiddin, tidak langsung menerima informasi simpang siur tersebut. Tetapi harus diteliti dahulu kebenarannya.

“Memang beliau akan mengundurkan diri, namun belum ada memasukan surat permohonan pengunduran diri. Saya juga tidak ada niat memberhentikan Sekda, sebab bukan kewenangan saya,” tegas Bupati Achmad lagi.

Di akhir-akhir arahannya, Bupati Achmad menyatakan ia sudah menerima informasi simpang siur tentang kedudukan Sekda Rohul. Ia berharap, dengan informasi yang sudah disampaikannya kepada masyarakat ini, tidak ada lagi masyarakat yang salah salah persepsi, sebab isu ini berkembang menjelang Pemilukada, ia menduga ada unsur politik.

Atas isu pengunduran diri Sekda ini, saat ini short message service (SMS) tentang Sekda Rohul mengajukan surat penguduran diri, juga sudah beredar di Rohul. Dalam SMS beredar, dinyatakan antara bupati dan Sekda sudah tidak harmonis dan sejalan dengan sejumlah program Pemkab Rohul, sehingga Sekda mengundurkan diri, namun belum direspon bupati.

Sekda Rohul, Mewahiddin, yang dicoba dikonfirmasi wartawan via telepon, membenarkan apa yang dikatakan Bupati Achmad, ia mengatakan isu yang bekembang tidak benar.

“Saya dengan Pak Bupati tidak ada masalah. Jika saya mengundurkan diri, mengapa saya terus melaksanakan tugas saya. Sekarang saya di DPRD mengikuti rapat paripurna, jadi jangan percaya isu yang berkembang” ujarnya.***(zal)

Sumber: http://riauterkini.com

Bebas dari Kawasan Hutan, Mahato akan Dimekarkan Jadi 4 Desa

Kamis, 6 Januari 2011 08:08

Kawasan Mahato dipastikan telah dibebaskan dari hutan lindung, karena itu, Bupati Rohul Achamd minta kawasan tersebut dimekarkan menjadi empat desa.

Riauterkini-TAMBUSAIUTARA- Sebab luasnya kawasan Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara (Tambut), Rokan Hulu, serta tingginya jumlah penduduk. Dalam waktu dekat, direncanakan desa tersebut akan dimekarkan menjadi empat desa.

“Kepada panitia pemekaran desa, agar secepatnya melengkapi persayaratan, termasuk peta wilayah. Sehingga Desa Mahato secepatnya dimekarkan,” tegas Bupati Rohul, Drs H Achmad M.Si, saat menghadiri peresmian 16 sekolah swasta yang diubah menjadi status negeri, di Desa Mahato Kecamatan Tambut, Rabu (5/1/11).

Selain itu, agar desa absah (legal), Bupati Achmad minta panitia pemekaran untuk melengkapi persayaratan yang diperlukan, baik jumlah penduduk, letak wilayah, serta geografisnya, sehingga segera diajukan ke pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rohul untuk dibahas.

Desa Mahato Bebas dari Kawasan Hutan

Pada kesempatan itu, dikatakan Bupati Rohul, bahwa Desa Mahato dari pembahasan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) oleh pemerintah pusat beberapa waktu lalu, sudah terbebas dari kawasan hutan, bahkan digolongkan sebagai kawasan perkebunan dan pemukiman.

“Tidak ada kendala, namun saat ini kita masih menunggu pembahasan RTRW kabupaten lainnya untuk disahkan pemerintah pusat,” ujarnya.

Jelas dia, mulai saat ini, masyarakat dapat mengurus surat kepemilikan tanah. Dan kepada kepala desa (Kades) dan Camat, bupati berharap agar dapat memfasilitasi warga yang akan mengurus surat kepemilikan tanah.***(zal)

Sumber: http://riauterkini.com