Hanya Cabub Zulkifli ‘Berani’ Debat Terbuka Tajaan RPPM Rohul

Jum’at, 21 Januari 2011 19:48

RPPM Rohul menggelar debat terbuka pasangan peserta Pemilukada. Sayangnya hanya Cabup Zulkifli Yusuf yang hadir. Lima pasangan lainnya ‘tak berani’ buka-bukaan mengenai visi dan misinya.

Riauterkini-PASIRPANGARAIAN- Lima kandidat calon bupati Rokan Hulu, tidak penuhi undangan acara Talkshow Bedah Sasaran, Strategi dan Program Pembangunan Calon Bupati dan Wabup Rohul Periode 2011-2016, yang ditaja Rumpun Pemuda Pelajar dan Mahasiswa Rokan Hulu, Jum’at (21/1/11) sore.

Acara yang ditaja RPPM Rohul tersebut, dengan menghadirkan tiga panelis dari disiplin ilmu masing-masing, yaitu Bidang Ekonomi Pembangunan, Prof Dr Muchtar Ahmad M.Sc, guru besar Universitas Negeri Riau (UNRI). Bidang Sosial Budaya, Drs Al Azhar MA, sekaligus Budayawan Riau. Dan untuk Bidang Pendidikan, Dr Adolf Bastian M.Pd, yang merupakan dekan FKIP Universitas Lancang kuning (Unilak) Riau.

Awalnya acara dijadwalkan dimulai pukul 14.00 Wib, sebab hanya kandidat Zulkifli yang hadir, acara ditunda selama sejam, dan pada pukul 15.00 Wib acara baru dimulai.

Dalam paparannya Zulkifli membacakan visi misinya, lebih banyak berfokus pembangunan, terutama pembangunan pedesaan, pertanian dan perkebunan, serta bidang sosial, ekonomi dan budaya.

Guru besar UNRI, Prof Dr Muchtar Ahmad M.Sc, dalam dalam paparannya lebih banyak memberi dan membahas masalah Ekonomi Pembangunan, dan bagaimana meningkatkan sumber utama serta meminimkan angka kemiskinan, pengangguran, dan meningkatkan pendapatan daerah.

“Investasi bukanlah jalan satu-satunya meningkatan pendapatan daerah, dan untuk memajukan daerah, tetapi bagaimana cara pengendalian pembangunan Rohul untuk lima tahun ke depan, dan masyarakat ikut berpartisipasi,” usul Muchtar.

Budayawan Riau, Drs Al Azhar MA, mengatakan, Pilkada dan pemilu adalah sebuah kesempatan, peluang siapa pun untuk merehabilitasi harapan-harapannya ke depan. Kata dia, otonomi daerah sudah memecah masyarakat, sehingga timbul implikasi dampak negatif dan positif.

Dari 12 kabupaten/kota di Provinsi Riau, konflik sosial ekonomi dimasyarakat di Rohul paling tertinggi, seperti konflik lahan. Itu belum terolah sampai sekarang, sehingga ke depannya akan mempengaruhi juga sosial budaya.

“Salut untuk Pak Zulkifli, beliau sudah bernyali untuk datang pada acara ini. Ini menunjukkan, calon lainnya belum siap mengarahkan pembangunan dan dibawa ke arah mana pembangunan,” cetusnya.

Menyinggung masalah pendidikan, dekan FKIP Unilak Riau, Dr Adolf Bastian M.Pd, mengaku, Rohul masih perlu melakukan peningkatan mutu pendidikan dan mutu tenaga pendidik (guru.red), sebab pada pelaksanaan uji kompetensi yang dilakukan selama ini hanya bersifat monoton, dan belum ada perubahan.

Dari penelusurannya, uang APBD Rohul diperuntukkan bidang pendidikan sebesar 24 persen, setelah ditelusuri lebih jauh lagi hampir 76 persen dana digunakan hanya untuk pembangunan gedung, yaitu sarana prasarana sekolah.

“Untuk peningkatan mutu guru, dilakukan melalui pelatihan, itu juga ada standarnya, sehingga lahir guru yang yang diinginkan, jadi perlu terobosan baru untuk meningkatkan mutu guru, yaitu dengan tes ulang kemampuan guru, dalam mendidik siswanya,” kata Adolf.

Masing-masing mengeluhkan kekesalan mereka kepada enam kandidat yang tidak hadir pada acara tersebut, ketiganya menganggap kelimanya belum siap ditanya banyak oleh mahasiswa, yang merupakan generasi penerus.

Begitu pun yang dikatakan tokoh masyarakat Rohul, H Hamdani Kasim. Menurut dia, lima kandidat tidak menghargai jerih payah anak-kemanakan Rohul (mahasiswa.red) yang sudah mau peduli dengan daerahnya. Ia menduga kandidat menganggap sepele mahasiswa, padahal mereka generasi penerus Rohul ke depan.

“Padahal nantinya mahasiswa asal Rohul yang menjadi penerus mereka. Saat ini mereka sudah menanamkan benih tidak baik kepada generasi, ditakutkan akan menjadi dicontoh generasi muda di masa akan datang. Atau mereka takut ditanya banyak mahasiswa,” kesal H Hamdani Kasim, tokoh masyarakat Rohul yang sudah menghadiri undangan RPPM sejak pukul 14.00 Wib.

Menanggapi ketidakhadiran lima kandidat calon bupati pada acara Talkshow yang ditaja pihaknya, Presiden RPPM, Riki Zaputra, mengaku kecewa, namun dia tidak mau menyalahkan, terpenting dia sudah mengundang semua calon, ia memaklumi padatnya kegiatan para kandidat saat ini.

“Saya kecewa, namun acara sudah selesai, mau bagaimana lagi. Padahal dengan adanya acara ini, para kandidat bisa memaparkan semua visi dan misinya. Dan dari acara ini, para kandidat juga bisa mengetahui dimana letak kekurangan visi dan misinya,” ujar Riki, kepada sejumlah wartawan.

Sementara Zulkifli, usai acara mengaku mendapatkan banyak masukan dari panelis dan mahasiswa. Menurutnya acara itu sangat berguna untuk dirinya. Namun ketika ditanya mengenai ketidakhadiran lima kandidat, ia tidak mau menyalahkan orang lain.

“Kalau soal absennya lima kandidat, saya no comment. Begitu pun membuka borok pasangan lain, saya tidak seperti itu,” tegasnya.***(zal)

Sumber: http://riauterkini.com

PPRN Tuding Indra Ramos Minta Uang Rp 100 Juta

Jum’at, 21 Januari 2011 17:12

Merasa dikait-kaitkan dengan kasus ‘Lukisan Bali‘ yang hanya senilai Rp 250 ribu, Ketua PPRN mencak-mencak. Ia justru mengaku dimintai uang Rp 100 juta oleh Indra Ramos.

Riauterkini-PEKANBARU-Ketua PPRN Rokan Hulu, Ali Imran Tanjung mencak-mencak. Pasalnya, namanya dibawa-bawa dalam laporan mantan anggota KPU Rohul, Indra Ramos ke Bawaslu. Katanya, ada permintaan dari ketua KPU Riau, R Sofyan Samad saat ia menghadiri Munas PPRN di Bali Maret 2010 lalu berupa lukisan Bali.

Kepada Riauterkini Jum’at (21/1/11) ia membantah pernyataan Indra Ramos yang mengatakan bahwa dirinya dimintai ‘setoran’ oleh Ketua KPU Riau berupa lukisan bali. Ia mengakui bahwa anggota KPU Riau, Asmuni Hasymi menelephone dirinya dan menitipkan sebuah lukisan Bali. Namun itu benar-benar titipan. Pasalnya, Asmuni Hasymi mengganti uang pembelian lukisan Bali senilai Rp 250 ribu.

“Saya memang dititipi sebuah lukisan Bali oleh anggota KPU Riau, Asmuni Hasymi. Namun itu memang benar-benar titipan antara kawan dan bukan antara anggota KPU dengan partai. Setelah saya sampai di Pekanbaru, Asmuni mengganti uang pembelian lukisan bali tersebut. Dan ini bukanlah berupa sogokan atau uang suap,” terang kubu pemenang dari konflik dualisme kepemimpinan di PPRN Rohul.

Justru, tambahnya, ia mengaku sering ‘diperas’ oleh Indra Ramos semasa masih aktif sebagai anggota KPU Rohul. Misalnya ia dimintai uang yang katanya akan digunakan untuk anggota KPU ke luar kota sebelum berangkat ke Munas PPRN di Bali. Karena tidak ada uang waktu itu, ia tidak memberikannya.

Namun, sepulang dari Munas PPRN di Bali, Ali Imran Tanjung menyatakan bahwa ia kembali dimintai dana oleh Indra Ramos dengan alasan akan digunakan KPU untuk ke luar kota. Kali ini, ia memberikan dana sebanyak lebih dari Rp 4 juta. Namun ketika dikonfirmasi ke anggota KPU Rohul yang lainnya, tidak ada rencana apa-apa ke luar kota, dan anggota KPU Rohul lainnya merasa tidak mengetahui masalah ‘setoran’ dana tersebut.

Bukan hanya itu, Indra Ramos juga pernah meminta uang kepada PPRN agar dimenangkan dalam konflik dualisme kepemimpinan PPRN Rohul. Nilainya sebanyak 100 juta. Namun karena saya mengetahui hasil Verifikasi Depkum dan HAM memenangkan kubu kami, saya tidak memberikan dana tersebut,” terangnya.

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, kasus korupsi dan penyuapan seperti itu akan dijerat dengan pasal 5 ayat (1) huruf a UU 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 jo pasal 64 ayat (1) KUHP atau pasal 13 UU 31 Tahun 1999. Dakwaan kedua menjerat dengan pasal 11 UU No 31 Tahun 1999. Berdasar pasal-pasal itu, ancaman hukumannya maksimal lima tahun penjara. ***(H-we)

Sumber: http://riauterkini.com

Keracunan Massal Membuat Cabub Zulkifli Sering Diserang Lawan Politik

Jum’at, 21 Januari 2011 15:37

Musibah keracunan massal terjadi saat masyarakat mengikuti kegiatan Cabup Rohul Zulkifli Yusuf. Situasi itu membuat Zulkifli sering diserang lawan politiknya.

Riauterkini-PASIRPANGARAIAN– Calon Bupati Rokan Hulu, Zulkifli Yusuf, Jum’at (21/1/11), mengaku, keracunan massal yang terjadi di Dusun Sempurna Alam, Desa Serombo Indah, Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rohul, Senin (17/1/11) kemarin, sudah dijadikan konsumsi politik oleh seorang calon.

terang Zulkifli, ada berita di sebuah media massa besar sangat tendesius terkait keracunan massal tersebut. Sebab data yang ditulis tidak sesuai fakta di lapangan.

“Dalam pemberitaan media itu, saya dituding tidak bertanggungjawab. Padahal kami sebagai pihak penyelenggara sudah maksimal mungkin saat berada di tempat kejadian perkara (TKP) dan ikut menyelamatkan para korban, begitu pun ketika di rumah sakit,” terangnya Zulkifli, kepada riauterkini di Hotel Sapadia Pasirpangaraian, Jum’at (21/1/11).

Sampai berita ini turun, kata Zulkifli hanya seorang korban yang masih dirawat. Menurutnya, selama ini tidak ada pihak yang bertanggungjawab kecuali pihaknya, namun seorang calon memojokkannya dirinya untuk mencari sensasi atas derita yang dialami warga.

“Janganlah masalah seperti ini dijadikan konsumsi politik, sebab akan meresahkan masyarakat. Saya menghimbau kepada semua pihak, agar dalam menerima informasi sesuai bukti otentik, jangan menerima informasi yang tidak jelas sumbernya,” himbau Zulkifli.

Ia melihat, musibah ini disusupi unsur politik. Ia berharap kepada semua pihak, agar musibah keracunan massal jangan dijadikan kesempatan untuk mengambil simpati warga, dengan memojokkan dirinya. Kepada semua pasangan calon, ia berharap agar bersikap jujur dan baik dalam berdemokrasi, serta berjuang dengan jalan sehat tanpa mendeskreditkan pasangan lainnya.

Diakuinya, sebagai pihak penyelenggara, pihaknya tidak berniat perihal terjadi. Ia menganggap musibah ini ada hikmah dibelakangnya. “Kita tetap serahkan semua masalah ini ke aparat penegak hukum. Jadi nanti bisa diketahui siapa salah dan siapa yang benar,” tegasnya.

Menurutnya, daftar awal di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pasirpengaraian, hanya 35 korban yang dirawat. Jumlah itu sudah termasuk pasien rawat jalan, dan ada beberapa orang yang mengalami gejala keracunan. Begitu pun jumlah korban di Puskesmas Rambah Hilir I, tidak seperti yang ditulis media bersangkutan.

“Semua yang dirawat inap 25 orang korban, dan yang sudah keluar 24 orang dan saat ini tinggal seorang,” ungkap Zulkifli lagi.

Zulkifli berharap, masalah selesai, dan jangan dibesar-besarkan lagi. Untuk penyebab segala macam, atau indikasi lain, pihaknya tidak tahu dan tidak bisa menjawabnya, sebab tindak lanjut hukumnya sudah diserahkan pihaknya kepada pihak Polsek Rambah Hilir.

“Kepada masyarakat, agar lebih selektif dalam menerima informasi, sebab saat ini sedang massa tahap Pemilukuda, sehingga ketika menerima informasi harus cek dan ricek dahulu, sebab ada indikasi, kejadian ini dijadikan konsumsi politik oleh seorang calon yang sengaja mendeskreditkan posisi saya sebagai calon,” kesalnya.***(zal)

Sumber: http://riauterkini.com

Terima Pengaduan Indra Ramos, Bawaslu Rekomendasikan DK untuk Sidangkan Ketua KPU Riau

Kamis, 20 Januari 2011 16:42

Bawaslu menerima pengadua mantan anggota KPU Rohul Indra Ramos yang diberhentikan sepihak KPU Riau. Lembaga tersebut merekomendasikan pembentukan Dewan Kehormatan untuk sidang Ketua KPU Riau.

Riauterkini-JAKARTA-Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merekomendasikan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat segera menggelar Sidang Dewan Kehormatan (DK) terhadap pelanggaran yang dilakukan Ketua KPU Provinsi Riau Radja Syofyan Samad. Untuk mendukung rekomendasi tersebut, Bawaslu akan melakukan investigasi ke Riau pekan depan.

“Bawaslu merekomendasikan KPU segera bentuk Dewan Kehormatan untuk menyidangkan KPU Provinsi Riau terkait beberapa pelanggaran yang dilakukannya. Kita sudah mengetahui sejak lama, kita hanya tunggu pengaduan saja,” kata Ketua Bawaslu Bambang Eka Cahya Widodo didampingi Kasubag Hukum Yusti Erlin saat menerima mantan Anggota KPU Rokan Rulu (Rohul) Indra Ramos di Jakarta, Kamis (20/1/2011).

Bambang mengatakan, pekan depan Bawaslu akan ke Riau untuk melakukan investigasi dan klarifikasi terhadap berbagai tuduhan pelanggaran yang di alamatkan kepada Ketua KPU Provinsi Riau Radja Syofyan Samad. “Bawaslu akan turun ke Riau untuk investigasi, dan akan kita panggil KPU Provinsi Riau untuk mengklarifikasi berbagai pelanggaran yang telah dilakukan. Rekomendasi Bawaslu bentuk Dewan Kehormatan,” katanya.

Kedatangan Anggota KPU Indra Ramos ke Jakarta untuk menyerahkan bukti registrasi gugatannya ke PTUN Pekanbaru terkait PAW sepihak terhadap dirinya yang dilakukan Ketua KPU Provinsi Riau Radja Syofyan Samad dan berkas-berkas lainnya. Antara lain bukti pemerasan yang dilakukan oleh Anggota KPU Provinsi Riau yang juga Anggota Badan Kehormatan Asmuni, dan Ketua KPU Provinsi sendiri terkait kepengurusan ganda Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) di Rohul.

KPU Provinsi Riau memenangkan kepengurusangan PPRN Rohul dibawah kepengurusan Amelia Yani yang mendukung pasangan Joni Irwan-Daswanto, sedangkan kepengurusan PPRN pimpinan DL Sitorus yang mendukung pasangan Ahmad-Hafith Syukri dianggap illegal.

“Untuk surat dukungan itu, Pak Asmuni minta uang dan lukisan Bali untuk Pak Syofyan. Uangnya diberikan tiga kali, yang nyerahkan Imran. Saya punya bukti rekamannya, malahan saya diminta Pak Syofyan jangan mempermasalahkan pemberian lukisan Bali,” kata Indra.

Indra mengaku punya kartu truf lainnya untuk membawa Ketua Provinsi Riau Radja Syofyan Samad ke Dewan Kehormatan (DK) diantaranya kasus pemerasan terhadap mantan caleg PPP Riau Juni Ardianto Rahman sebesar Rp 250 juta pada Pemilu Legislatif 2009 lalu. “Ketua KPU Provinsi Riau memang tidak mengakui, tetapi sopirnya yang bernama Suroso yang menerima pemberian uang dari Juni Ardianto yang memberikan langsung uangnya ke Pak Syofyan,” katanya.

Sementara itu saat di KPU, Indra Ramos diterima Anggota KPU Syamsul Bahri dan Kabag Hukum KPU mengatakan, KPU akan segera memproses pengaduan mantan Anggota KPU Rohul itu yang diberhentikan semena-semena oleh Ketua KPU Provinsi Riau. “Sambil nunggu rekomendasi dari Bawaslu mengenai pembentukan Dewan Kehormatan. Info pelanggaran yang dilakukan Ketua KPU Provinsi Riau ini akan lakukan investigasi dan verifikasi,” kata Syamsul.

Syamsul menegaskan, Ketua KPU Provinsi Riau Radja Syofyan Samad terbukti melakukan pelanggaran UU No.22 Tahun 2007, Peraturan KPU No.31 dan 38 Tahun 2008 yang seharusnya menjadi acuan untuk memberhentikan Indra Ramos dari keanggotaan KPU Rohul seperti verifikasi, identitas pelapor juga harus jelas, melakukan pemberhentian sementara sebelum dilakukan pleno dan Sidang Dewan Kehormatan. “Kita tunggu saja asal investigasi dan verifikasi KPU,” katanya.

Pemecatan terhadap Anggota KPU Rohul Indra Ramos berawal dari pertemuan di Hotel Labersa Pekanbaru pada 30 November 2010 lalu. Pertemuan itu, diprakarsai Ketua DPD Partai Demokrat (PD) Riau Mambang Mit yang baru dilantik. Pertemuan itu, selain dihadiri Mambang Mit juga dihadiri mantan Plt DPC PD Rohul Koko Iskandar, Ketua KPU Provinsi Riau Radja Syofyan Samad, Ketua KPU Rohul Jonnaidi Dasa, Anggota KPU Rohul Indra Ramos dan anggota KPU Rohul lainnya.

Dalam pertemuan itu, Mambang Mit mengungkapkan, Demokrat telah mengubah dukungan dalam Pemilukada Rohul dari mendukung Sukiman mengalihkan dukungan ke pasangan incumbent Ahmad-Hafith Syukri. Sukiman sendiri telah dicopot dari jabatannya sebagai Ketua DPC Rohul digantikan oleh Koko Iskandar, karena melanggar instruksi DPP PD dan DPD PD Riau agar tidak mencalonkan diri.

Radja Syofyan Samad meminta KPU Rohul agar mencoret Sukiman dan mengakui dukungan Demokrat ke pasangan Ahmad-Hafith Syukri. Namun, hal itu ditolak oleh Anggota KPU Rohul yang hadir, terutama Indra Ramos. Buntut dari pertemuan itulah kemudian pada 2 Desember 2010 lalu, Indra Ramos dipecat oleh KPU Provinsi Riau dengan alasan melakukan pelanggaran kode etik. Sedangkan KPU Rohul sendiri akhirnya mengakui dukungan Demokrat yang sah kepada Sukiman, sedangkan dukungan Demokrat ke pasangan Ahmad-Hafith Syukri dicoret. *** (ira)

Sumber: http://riauterkini.com

Diskes dan Polres Rohul Kerjasama Selidiki Penyebab Keracunan Massal

Kamis, 20 Januari 2011 16:27

Kasus keracunan massal terus diselidiki. Untuk mengungkap penyebabnya, Dinas Kesehatan dan Polres Rohul terus bekerjasama.

Riauterkini-PASIRPANGARAIAN– Pasca keracunan massal 131 warga Dusun Sempurna Alam, Desa Serombo Indah, Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, setelah menyantap nasi bungkus saat acara sosialisasi seorang pasangan calon bupati Rohul, polisi lakukan lakukan koordinasi dengan pihak Dinas Kesehatan (Diskes) Rohul untuk ungkap kasus keracunan tersebut.

“Kita tetap lakukan kerjasama dengan Diskes Rohul, sehingga kasus keracunan kali ini bisa terungkap. Semua sample yang perlu diuji sudah kami kirimkan ke Laboratorium Daerah (Labda) dan BPOM Pekanbaru,” jelas Kapolres Rohul, AKBP drs Adang Suherman, melalui Kasat Reskrim Polres Rohul, AKP Antoni Lumban Gaol SH, kepada riauterkini di Pasirpangaraian, Kamis (20/1/11).

Dikatakan Kasat Reskrim, koordinasi dilakukan untuk mencegah tidak terulang pengungkapan kasus yang gagal seperti kasus keracunan sate di Pasar Muara Rumbai, Kecamatan Rambah Hilir pada Sabtu 18 September 2010 lalu.

“Pengungkapan kasus keracunan sate gagal disebabkan, jarak dan waktu pengambilan sample serta penyerahan ke Balai Pemeriksaan Obat dan Makanan (BPOM) Pekanbaru terlambat, dan sudah melebihi waktu maksimal, sehingga kasus itu tidak terungkap,” ungkap Antoni.

Namun untuk kasus keracunan massal ini, pihaknya optimis bisa mengungkapya, sebab sample sudah dikirimkan ke Labda dan BPOM Pekanbaru tepat waktu, tidak melebihi waktu minimal 24 jam.

Kata dia, polisi belum melihat ada unsur kesengajaan dalam kasus ini, namun akan titik terang setelah hasil pemeriksaan laboratorium dikirimakan. Sejauh ini, polisi sudah banyak memintai keterangan saksi, baik pengusaha katering, pihak pelaksana. Namun secara spesipik, bukan seorang atau kelompok yang diperiksa, tapi semua orang yang mengetahui, ikut merasakan (korban.red), dan orang yang menyediakan makanan, juga akan dimintai keterangannya.

“Sudah banyak saksi yang kita minta keterangannya, namun saya tidak mengetahui berapa jumlah saksi yang sudah diperiksa. Kedepannya, akan lebih banyak lagi saksi yang dimintai keterangannya,” ujarnya.

Menurutnya, kasus keracunan massal seperti ini, penanganannya tidak bisa semena-mena dan sembarangan, penanganan kasus ini beda dengan kasus lainnya, sebab berkaitan dengan makanan, sehingga ada tolok ukur dalam penanganannya.

Lanjutnya, polisi juga akan berkoordinasi dengan pihak rumah sakit jika hasil laboratorium sudah keluar. Setelah ada uraian, polisi akan lakukan koordinasi dengan ahli gizi, pihak kesehataan masyarakat, serta pakar pangan, tentang kelayakan makanan yang bisa dikonsumsi manusia. Sehingga bisa diketahui, apakah penyedia makanan memang mengetahui atau tidak, sehingga perlu dilakukan pendalaman kasus.

“Untuk pemeriksaan terhadap penyedia makanan sifatnya normatif. Alasan ia kepada kita hanya sebagai pengusaha Katering,” kata Antoni, seperti dituturkan Solihin, penyedia makanan, kepada pihak polisi. ***(zal)

Sumber: http://riauterkini.com

Bupati Rohul Diterpa Isu Disharmonis dengan Setdakab

Kamis, 6 Januari 2011 17:27

Jelang Pemilukada suhu politik di Rohul terus meningkat. Beragam isu pun berseliweran. Salah satunya, isu retaknya keharmonisan hubungan Bupati Achmad dengan Setdakab Mewahidin.

Riauterkini-PASIRPANGARAIAN- Terkait isu yang berkembang di masyarakat dan pegawai Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu sepekan terakhir, Bupati Rohul, Drs H Achmad M.Si, Kamis (6/1/10), membantah jika Sekertaris Daerah (Sekda) Rohul, Drs H Mewahiddin, mengundurkan diri dari jabatannya.

Dari isu yang berkembang di kalangan masyarakat dan PNS Pemkab Rohul, Sekda Rohul mengundurkan diri dari jabatannya, dikarenakan tidak sepaham (sinkron) dengan segala kebijakan Bupati Rohul, dan dukungan Sekda ke bakal calon (Balon) pasangan Joni Irwan-Daswanto (Jiwa).

“Isu itu tidak benar, sebab Pak Mewahiddin tidak ada mengajukan surat pengunduran dirinya. Begitu pun tidak ada niat saya untuk memberhentikan beliau dari jabatannya,” tegas Bupati Achmad, ketika membuka turnamen olehraga gasing, di Dusun Pasir Pandak Danau Bingkuang Titian Sojuk, Desa Kepenuhan Timur, Kecamatan Kepenuhan, Kamis (6/1/11).

Berita yang simpang siur di tengah masyarakat, dikatakan bupati tidak benar. Menurutnya, berita itu pengalihan isu dan menjatuhkan popularitasnya sebagai calon bupati pada Pemilukada Rohul 2011.

Jelas Bupati Achmad, jabatan Sekda adalah jabatan strategis, untuk proses pengangkatan dan pemberhentian Sekda harus melalui proses panjang, tidak seperti pengangkatan dan pemberhentian Satuan Kerja (Satker), atau pun kepala desa (Kades).

“Untuk mengisi jabatan Sekda, pejabat tersebut harus melalui testing, berbagai tahapan, persyaratan khusus, serta kemampuan lainnya. Saya selaku bupati tidak berwewenang memberhentikan beliau. Sebab itu wewenang langsung seorang Gubernur,” terangnya.

Bupati berharap, agar masyarakat Pasir Pandak Danau Bingkuang Titian Sojuk, Desa Kepenuhan Timur, dan seluruh masyarakat Kecamatan Kepenuhan, yang merupakan kampung tempat kelahiran Mewahiddin, tidak langsung menerima informasi simpang siur tersebut. Tetapi harus diteliti dahulu kebenarannya.

“Memang beliau akan mengundurkan diri, namun belum ada memasukan surat permohonan pengunduran diri. Saya juga tidak ada niat memberhentikan Sekda, sebab bukan kewenangan saya,” tegas Bupati Achmad lagi.

Di akhir-akhir arahannya, Bupati Achmad menyatakan ia sudah menerima informasi simpang siur tentang kedudukan Sekda Rohul. Ia berharap, dengan informasi yang sudah disampaikannya kepada masyarakat ini, tidak ada lagi masyarakat yang salah salah persepsi, sebab isu ini berkembang menjelang Pemilukada, ia menduga ada unsur politik.

Atas isu pengunduran diri Sekda ini, saat ini short message service (SMS) tentang Sekda Rohul mengajukan surat penguduran diri, juga sudah beredar di Rohul. Dalam SMS beredar, dinyatakan antara bupati dan Sekda sudah tidak harmonis dan sejalan dengan sejumlah program Pemkab Rohul, sehingga Sekda mengundurkan diri, namun belum direspon bupati.

Sekda Rohul, Mewahiddin, yang dicoba dikonfirmasi wartawan via telepon, membenarkan apa yang dikatakan Bupati Achmad, ia mengatakan isu yang bekembang tidak benar.

“Saya dengan Pak Bupati tidak ada masalah. Jika saya mengundurkan diri, mengapa saya terus melaksanakan tugas saya. Sekarang saya di DPRD mengikuti rapat paripurna, jadi jangan percaya isu yang berkembang” ujarnya.***(zal)

Sumber: http://riauterkini.com